Fathorrasjid Dkk Ancam Gugat Menteri Dalam Negeri

SURABAYA | SURYA Online - Menyusul dikeluarkannya SK Mendagri Mardiyanto tentang pemberhentian Ketua DPRD Jawa Timur (Jatim), Fathorrasjid Provinsi beserta 18 anggota FKB DPRD Provinsi Jatim, kuasa hukum Fathorrasjid dkk, Fahmi Bachmid di Surabaya, Minggu (15/2), mengatakan, Fathorrasjid dkk mengancam akan menggugat Mendagri Mardiyanto, kalau memang sudah mengeluarkan SK pencopotan.

Ia mengemukakan hal tersebut ketika dikonfirmasi perihal keluarnya SK Mendagri nomor 161.35-134/2009 tertanggal 13 Pebruari 2009, tentang pencopotan Fathorrasjid dkk. “Indonesia itu negara hukum, bukan negara kekuasaan, yang dilakukan Mendagri tidak menghargai proses hukum yang masih berjalan dan telah menyalahgunakan kekuasaan,” kata Fahmi Bachmid.

Proses pemberhentian Fathorrasjid dkk, lanjutnya, masih di pengadilan, kalau proses ini diabaikan, sebaiknya justru Depdagri yang harus dibubarkan. Kendati menerima informasi surat pencopotan dari Mendagri, tambah Fahmi, pihaknya belum melihat langsung SK tersebut. “Saya belum melihat hitam putihnya dari SK tersebut,” katanya.

Karena itu, lanjut Fahmi, dirinya secara formal belum mengajukan gugatan, karena belum mengetahui secara langsung SK tersebut.

Ia berpendapat, kalau soal perpindahan parpol dari PKB ke PKNU merupakan urusan internal partai. “Kami tidak bisa memberikan banyak komentar, karena memang belum melihat langsung SK-nya, kalau ada SK pemberhentian semestinya ditindaklanjuti dengan SK pengangkatan,” katanya menambahkan.

Fahmi juga menyatakan, wakil rakyat bukan bawahan Mendagri, karena dalam teori “trias politica” antara eksekutif, legislatif dan yudikatif, tidak berada dalam satu atap.

Ia mengingatkan, kalau tugas Mendagri bukan menentukan keanggotaan DPRD, namun hanya mensahkan usulan keanggotaan.

“Kalau Mendagri sekarang mengeluarkan SK pengangkatan maka Mendagri merusak tatanan. Kalau Mendagri yang menentukan anggota dewan, berarti tidak perlu Pemilu legislatif,” tegas Fahmi. ant